MENGHADAPI PEMILU 2024, KASEK BAWASLU YUHENDAR MENGAJAK STAF BAWASLU YAPEN TINGKATKAN SDM KELOLA KEUANGAN.

Serui - Kepala Sekretariat Bawaslu Papua Yuhendar Muabuai, AP, M.Si. dihadapan peserta kegiatan Rapat Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Staf Bawaslu Yapen di Kantor Bawaslu Yapen bahwa kegiatan yang dilakukan ini sangat baik dan positif. secara pribadi dan selaku Kasek Bawaslu Papua, saya mengapresiasi kegiatan ini, tutur Kasek Bawaslu di Kantor Bawaslu Yapen Jalan Transito KPR, 03/06/2021.

Menurut Yuhendar bahwa persiapan kita menuju Pilkada/ Pemilu Tahun 2024, Kesiapan untuk SDM itu perlu kita siapkan. Jadi kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan Korsek disini, ini merupakan langkah maju dalam menyiapkan SDM kalian lebih siap dan mudah memahami system keuangan, tegas Yuhendar.

Kita di Bawaslu, di Tahun 2023 sudah Satker semua, jadi kita semua yang di staf sekretariat perlu menyiapkan diri agar mampu untuk pengelolaan keuangan. Selain SDM guna pengelolaan keuangan tetapi juga perlu SDM untuk memahami tugas di Pengawasan, Hukum, Penindakan Penanganan Pelanggaran serta lainnya.

Pada Tahun 2022 nanti, tahapan persiapan pemilu sudah dimulai dari Verifikasi Partai Politik, jadi anggaran kita sudah mulai bertambah begitu juga pada 2023 kita akan masuk pada tahapan persiapan ke Pileg dan Pilpres cukup rumit. Dengan dua tahapan ini saja, anggaran sudah besar dan rumit bagi kita dalam pengaturannya.

Sementara proses-proses di KPPN itu diperketat sekali pelaporan keuangan, kalau yang disampaikan tidak kita penuhi dan pelajari dalam system aplikasi maupun fisik maka selanjutnya tidak ada proses penganggaran/ anggaran tidak cair, misalnya Ganti uang persediaan, uang persediaan ini dengan buat laporan fisik terus bawah kesana diinput ke aplikasi dan tidak sesuai dengan kode kegiatan maka aplikasi akan tolak. Jadi harus dimulai dengan system yang ada.

Saya juga sepakat bahwa setiap staf di divisi juga harus paham tentang keuangan, sehingga nanti kita di 2022 dan 2023 begitu banyaknya kegiatan di masing-masing divisi maka Korsek dan BPP bisa delegasikan kegiatan penyusunan keuangan ke masing-masing divisi dengan dasar bahwa staf di divisi sudah paham dan bisa kerja sehingga tugas-tugas jadi ringan.

Perlu diketahui juga bahwa ada yang namanya Uang persediaan (UP) untuk operasional diawal tahun untuk rapat, ATK, dan juga perjalanan dinas, ada juga Ganti uang persediaan (GU) itu yang berjalan selama ini. Tetapi ada juga kebijakan untuk anggaran langsung berupa LS, itu diminta diawal/muka bisa tetapi juga bisa diminta diakhir kegiatan Urai Kasek Bawaslu Papua.

Ada juga Tambahan Uang Persediaan (TUP), artinya bahwa uang yang dikeluarkan untuk dapat digunakan dan dilaporkan dalam waktu 1 bulan jika anggaran belum digunakan seluruhnya maka uang tersebut dapat dikembalikan.

Dari pengalaman sebelumnya kita mengalami kesulitan dengan TUP karena adanya kebutuhan yang terus membuat kita untuk lakukan permintaan TUP sehingga tidak selesai-selesai pelaporannya maka sekarang sudah tidak lakukan lagi dan KPPN juga sudah tidak mau, ungkap mengakiri penjelsan, (Tim humas).